Kamis, 23 Juli 2020

Polemik Pelabuhan Padangbai, Karangasem Bali

Polemik Pelabuhan Padangbai, Karangasem Bali

PT ASDP Harus Hormati Tanah Adat Padangbai

Terkait Polemik Pembangunan Dermaga 3 di Pelabuhan Padangbai, pihak PT ASDP dan Pemerintah Pusat serta Daerah harus menghormati status kepemilikan dan hak desa adat atas tanah adat yang dimilikinya.

Pola kebiasaan lama suka mencaplok lahan masyarakat dengan alasan pembangunan haruslah diakhiri. Lakukan pola dialogis dan komunikasi produktif dengan niat baik. Sebab baik PT ASDP maupun Desa Adat Padangbai adalah sama-sama Badan Hukum yang diakui dan dilindungi negara. 

Memang pembangunan Dermaga itu bertujuan baik karena meningkatkan lalulintas dsitribusi barang dan orang dari Jawa Bali ke NTB NTT, namun penghormatan status tanah haruslah dihormati. Lakukan solusi dialogis yang saling menguntungkan bukan mau untung sendiri atas nama kekuasaan.

Dalam posisi ini seharusnya lembaga yang namanya MDA itu bisa totalitas membela Desa adat. Tidak hanya sibuk urusan pengaturan yang APBD utk satgas gotong royong atau sibuk ngancam beri sanksi ngurusi Covid-19 saja.

MDA harus pasang badan untuk lindungi hak dan kepentingan desa adatnya. Jangan hanya gagah mepayas tapi lamban dalam gerakan nyata. Sampai saat ini tidak ada kiprah nyata selain main ancam saja ke dalam. Contoh: Kasus Ngaben Sudaji juga kolok malah balik menyudutkan masyarakat yang menggelar upacara adat.

Jangan sampai MDA ini menjadi lembaga boneka untuk perangkat kekuasaan formal mengeksploitasi desa adat sesuai kepentingannya. Sementara di kasus penting soal adat malah gabeng dan kolok.

Saya (Gede Pasek Suardika) akan mencoba berkomunikasi dengan tiga wakil rakyat dari Fraksi Hanura di DPRD Karangasem untuk ikut menjaga dan melindungi masyarakat adat Padangbai atas hak tanah adatnya. Tentu akan sangat bagus bila seluruh fraksi di DPRD Karangasem juga satu suara.

BPN Karangasem sebaiknya jangan memaksakan diri melakukan pengukuran dan proses kepemilikan ke PT ASDP, sebab itu bisa memicu masalah yang besar.

Para prajuru desa adat yang lain juga harus peka melihat kasus ini, sebab jika kali ini di desa adat Padangbai terjadi maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi juga di desa adat lainnya.

Sumber infromasi: Grup Parlemen Mensos Bali
#DahGituAja

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2020 Tempat Berbagi Informasi | All Right Reserved